“Mitos” Komitmen Perusahaan Pulp and Paper.

Menggantung harapan kepada regulasi yang ada dan aparat penegak hukum saja tidak akan pernah cukup untuk menciptakan indonesia yang hijau dan damai. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerhati lingkungan di indonesia guna mendorong pelaku bisnis bidang kehutanan bisa berkomitmen dengan kuat dan total untuk tidak lagi menebang hutan dan gambut yang tersisa, kemudian menghindari serta menyelesaikan semua persoalan sengketa lahan dan sumber daya alam di indonesia.

Provinsi Riau terletak di bagian timur sumatera dengan luas daratan hampir 9,4 juta hektar, Produksi pulp and paper adalah salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan gambut di Sumatera. Menurut perkiraan, APP dan APRIL sudah memusnahkan 2 juta hektar hutan di Propinsi Riau sejak pertengahan tahun 1980-an. Hampir disebagian besar areal HTI APP dan APRIL berada di lahan Gambut. Terdapat 65 perusahaan HTI yang bermitra dengan PT. RAPP, total luas perizinan untuk areal HTI  termasuk luas areal konsesi PT. RAPP sendiri adalah 1.159.047 Hektar, dimana luasan HTI satu juta hektar lebih ini adalah milik APRIL/RGE group yang berada di Provinsi Riau. Sedangkan APP merupakan perusahaan bubur kertas dan kertas di bawah kendali Grup Sinar Mas Grup, terdapat  46 perusahaan HTI yang bermitra dengan PT. IKPP dengan luas areal sekitar 953.139 Hektar hanya di provinsi Raiu saja.

Munculnya komitmen APP pada februari 2013, diwarnai dengan pro dan kontra dimana komitmen yang di usung oleh APP ini diragukan oleh Banyak pihak, karena komitmen ini bukan yang pertama dilakukan oleh Asia Pulp and Paper (APP). Komitmen lingkungan serupa pernah dilakukan oleh APP di tahun 2003 untuk melindungi High Conservation Value Forest untuk jangka waktu 12 tahun, Namun Kandas ditengah jalan pada tahun 2004.

Ada tiga poin utama yang terdapat pada komitmen APP Saat ini:

1.  APP/Sinarmas Group dan penyuplai mereka hanya akan mengembangkan area-area non-hutan sebagaimana yang teridentifikasi melalui penilaian HCVF (High Conservation Value Forest) dan HCS (High Carbon Stock). sanksi berat bagi perusahaan pihak ketiga yang menjadi penyuplai kayunya APP jika tidak menaati Komitmen ini.

2.   APP/Sinarmas Group mendukung Keinginan pemerintah Indonesia untuk menekan laju emisi gas rumah kaca dengan memastikan perlindungan yang kuat pada areal gambut.

Kenyataannya hampir 70 % lahan HTI APP berada di areal Gambut dan saat ini kondisinya sudah sebagian besar di tanami akasia, mengeringkan lahan gambut dengan membuang air ke sungai melalui kanal-kanal sehingga sangat rentan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

3. Menghindari dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai suplai mereka, APP akan bekerjasama dengan para mitra, termasuk masyarakat adat untuk memastikan terpenuhinya prinsip FPIC (free, prior, informed consent) yang dimiliki oleh masyarakat adat dan warga lokal, serta bertanggung jawab untuk menangani protes dan menyelesaikan konflik dengan dialog yang konstruktif dengan mitra lokal, nasional dan internasional. Lebih jauh, APP juga akan meghargai hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dimana perkebunan baru akan dibangun.

Untuk poin 3 ini terkait dengan sengketa lahan dan sumber daya alam banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh APP/Sinarmas Grup, melihat banyaknya protes atau keluhan yang disampaikan kepada APP/Sinarmas Grup baik di sumatra maupun di kalimantan.

Kemudian Muncul komitmen APRIL Pada Tahun 2014, dalam komitmennya APRIL memastikan pengembangan hutan tanaman baru akan selesai pada Desember 2014 maka pada tahun 2019 seluruh bahan baku kayu akan berasal dari Hutan Tanaman Industri. Disini sangat jelas sekali APRIL dan seluruh Mitranya akan terus menebang hutan alam dan menghancurkan hutan gambut  sampai desember 2014 dan itu terbukti.

Mari kita lihat Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh APRIL dan mitranya setelah komitmen di umumkan ke publik pada 28 januari 2014 yang lalu:

Tepatnya pada pertengahan Maret 2014 yang lalu, Masyarakat Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Pulau Padang, memergoki aktifitas PT. RAPP yang sedang merusak dengan menebang hutan alam gambut dalam dan melakukan penggalian kanal-kanal. Aktifitas PT. RAPP ini telah berlangsung sejak Februari lalu sampai saat ini. Berdasarkan SK 180/Menhut-II/2013 yang merupakan addendum (revisi) dari SK.327/Menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HTI PT RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, berdasarkan SK 180 itu, selain Bagan Melibur, Desa Mengkirau dan sebagian Desa Lukit dan areal tidak layak kelola juga dikeluarkan dari peta operasi perusahaan.

Pada bulan April 2014 yang lalu, PT Adindo Hutani Lestari (AHL), pemasok APRIL di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara., masih menebang hutan alam gambut dalam. Bahkan pada kawasan hutan bernilai konservasi tinggi yang harus dilindungi hasil penilaian lembaga independen yang ditunjuk perusahaan, Tropenbos Indonesia, di sektor Sesayap seluas  63.700 hektar.

Lonceng kematian bagi Hutan alam dan Hutan gambut indonesia sudah dibunyikan jauh sebelum adanya komitmen FCP APP dan APRIL ini.

Kepastian Hukum Untuk Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Merujuk Pada UU No.41/1999.

UUD 1945 sesungguhnya telah menggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip yang sangat ideal. Pada Pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya dalam pengaturan dan pelaksanaannya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspek menguasai oleh negaranya sehingga mengedepanlah konsep Hak Menguasai oleh Negara. Konsep ini dapat juga kita temui diantaranya dalam UU No.5/1960 tentang Agraria (UUPA) dan lebih khusus menyangkut kehutanan dapat juga kita temui dalam UU No.5/1967 tentang Kehutanan.

Mari kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Lebih spesifik lagi bisa kita lihat pada Pasal 10 ayat (2) dimana isinya menegaskan bahwa “Luas areal hutan yang diberikan sebagai areal kerja kepada Pemegang Hak sebagaimana dilukiskan pada peta lampiran Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang dikeluarkan Menteri Pertanian sekaligus merupakan penetapan Kawasan Hutan”. Hampir sebagian besar wilayah Riau dibebeni dengan Hak penguasaan hutan (HPH), Jika kita hayati kembali makna dari Pasal 10 ayat (2) ini perintahnya adalah dengan diberikannya Hak Penguasaan Hutan kepada pemegang Hak juga sekaligus HPH tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan.

Setelah Izin HPH habis masa waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak maka Kementrian Pertanian dan atau Kementrian kehutanan menerbitkan izin baru (HTI dan Perkebunan Sawit) pada areal HPH tersebut dimana Areal tersebut adalah kawasan hutan.

Puncak permasalahan terkait dengan kebijakan atas status kawasan hutan yang kemudian memberikan pengaruh sosial, politik dan hukum di Indonesia adalah ketika Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melalui SK Mentan No.680/Kpts/Um/8/1981 tantang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan, Penetapan sepihak inilah yang kemudian menjadi pangkal bala berkepanjangan.

Jika kita melihat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/kpts-II/1986 (TGHK) tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Riau, di perbaharui pada tahun 2011 dengan keluarnya SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan kemudian saat ini sudah keluar SK. 673/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan yang masih mengantung karena tarek ulur kepentingan, mari kita lihat dalam SK. 173/kpts-II/1986 pada butir ketiga yang berbunyi : memerintahkan kepala badan Inventarisasi dan tata guna hutan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut dilapangan. “ padahal perintah tersebut sudah dikeluarkan tahun 1986 sampai sekarang belum dilaksanakan pada sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Riau. Inilah awal mula kehancuran kawasan hutan di Provinsi Riau.

Permasalahan status kawasan hutan di Provinsi Riau ini tidak pernah memberikan kepastian hukum yang mengikat, adanya putusan MK/2011. Dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa “ditunjuk dan atau” yang ada di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain perubahan Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 dari:

”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Menjadi:

”Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Setelah ditetapkan tentu tugas pemerintah tidak selesai sampai disitu saja, pengawasan adalah hal yang terpenting guna menjaga kawasan hutan agar tetap lestari.

Saat ini untuk status kawasan Konservasi di provinsi Riau yang sudah di  kukuhkan adalah :

1.   SM Bukit Batu luas lahan 21.500 Ha, sudah dikukuhkan SK Menthutbun No.482/Kpts-II/1999 tanggal 29 juni 1999.

2.      SM Tasik Belat luas lahan 2.529 Ha, sudah dikukuhkan SK Menhutbun No.480/Kpts-II/1999 tanggal 29 juni 1999.

3.   SM Danau Pulau Besar / Danau Bawah luas lahan 28.237,95, sudah dikukuhkan SK Menhutbun No.668/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999.

4.   SM Tanjung Padang luas lahan 4.925, sudah dikukuhkan SK menhutbun No. 349/Kpts-II/1999 tanggal 26 Mei 1999.

5.    Hutan Wisata / Taman Wisata Alam Muka Kuning, luas lahan 2.065,62 sudah dikukuhkan SK Menhut No. 427/Kpts-II/1992 tanggal 5 Mei 1992.

6.      Hutan Wisata / Taman Wisata Alam Sungai Dumai, luas lahan 4.712,5 sudah dikukuhkan SK Menhut No. 154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990 (Sumber Besar KSDA Riau).

Inilah daftar tata batas kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Riau yang baru statusnya Penunjukan:
1. SM Kerumutan luas lahan 120.000 Ha

2. SM Balai Raja luas lahan 18.000 Ha

3. SM Tasik Besar luas lahan 3.200 Ha

4. SM Tasik Sarang Burung luas lahan 6.900 Ha

5. SM Bukit Rimbang – Bukit Baling luas lahan 136.000 Ha

6. SM Giak Kecil luas lahan 84.967,44 Ha

7. Pusat Latihan gajah Bersama luas lahan 5.873 Ha

8. CA Bukit Bungkuk luas lahan 20.000 Ha

9. Ca Pulau Berkey luas lahan 559,6 Ha

10. TB Pulau Rempang luas lahan 16.000 Ha