Seindah apakah kata Moratorium itu dimata masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan?
saat ini sektor kehutanan sudah menguasai 70% atau 133 Juta hektar lahan dari 190 juta hektar lahan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun dengan penguasaan lahan seluas ini sektor Kehutanan bersama dengan perkebunan hanya menyumbang 0.1 % dari GDP (
Gross Domestic Product) untuk Indonesia pada tahun 2010. Demikian pernyataan Kuntoro Mangkusobroto dalam presentasi kunci pada Konferensi Internasional Tenurial Hutan di Lombok.
Merujuk pada data Kementrian Kehutanan ada 33.000 desa yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan, namun belum terakomodir dengan baik hak-hak masyarakat adat dan lokal. Kenyataan ini menyebabkan 10 juta orang yang hidupnya tergantung pada hutan, hidup dibawah garis kemiskinan. Ketidakpastian hak dan ruang bagi masyarakat adat dan lokal juga menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan Pemerintah serta Perusahaan, dimana perusahaan selalu mendapatkan prioritas ruang kelola dari pemerintah indonesia dengan mengatasnamakan sebuah legalitas (IZIN).
Myrna, dari Koalisi Masyarakat Sipil, menyebutkan 85 konflik kehutanan di 6 provinsi dengan lahan disengketakan seluas lebih dari 2.000.000 hektar. Ia melanjutkan pernyataannya bahwa konflik yang bermula dari Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi karena sistem yang diterapkan negara mengabaikan sistem tenurial masyarakat adat dan lokal. Pemerintah cenderung memprioritaskan pemberian izin kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Perhutani dan perusahaan Swasta (APRIL, SINAR MAS Group dll), tidak heran bila terjadi konflik ruang serta kemiskinan yang terus menerus terjadi pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan hutan.
Pernyataan Wapres Budiono pada pembukaan Konferensi yang merekomendasikan dilakukannya perbaikan pengaturan kelembagaan Kementerian Kehutanan agar bisa mengatasi berbagai macam permasalahan pengelolaan bidang kehutanan, hal ini adalah sebuah angin segar buat masyarakat, Selain itu, Ketetapan MPR IX/2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu segera dilaksanakan sebagai landasan untuk mereview dan merevisi seluruh undang-undang yang mengatur tenurial di semua sector. dimana hak-hak masyarakat lokal atas hutan bisa akui dan dihormati serta mereformasi ketimpangan penguasaan lahan hutan.
ini adalah Peta MORATORIUM dari UKP4, silahkan klik disini:
http://www.ziddu.com/download/16027776/Moratorium.rar.html
dengan pasword: halg
Moratorium issued to protect primary forests, peatland
Adianto P. Simamora, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 05/20/2011
President Susilo Bambang Yudhoyono on Thursday finally signed a policy banning the conversion of primary forest and peatland for two years as part of a government pledge to combat climate change through reducing deforestation.
With the presidential instruction, all local authorities should stop issuing forestry permits, including for plantation and mining companies eyeing businesses in primary forest and peatland areas.
“The moratorium will apply to 64 million hectares of forests across the country,” Agus Purnomo, the President’s aide on climate change issues, said Thursday.
The announcement came after Yudhoyono met with editors of US media outlets at the Presidential Palace.
Agus, who is also secretary-general of the National Council on Climate Change, said the instruction included a map showing the areas that would be affected by the moratorium.
However, most of the 64 million hectares twice the size of Great Britain is located in areas already protected by the 1999 Forestry Law.
“We are double protecting these protected areas since in fact many of these areas are still prone to deforestation. We hope the moratorium will help better protect the forests,” Agus said.
He said businesspeople could still expand into the 34 million hectares categorized as degraded forest areas.
The presidential decree still allows the exploitation of peatland with a depth of less than three
meters.
Indonesia has the world’s third-largest expanse of forest with 120 million hectares of rainforest, 40 million of which are protected forest and conservation areas that cannot be exploited for commercial purposes.
The two-year moratorium is part of Indonesia’s pledge to stem deforestation in a US$1 billion deal with the Norwegian government made in May 2010.
According to a letter of intent with Norway, Indonesia is required to stop issuing new permits for exploiting natural forests and peatland within two years.
In return, Indonesia would receive money based on the total amount of carbon emissions reduced within the two years.
The moratorium was to have been implemented earlier this year, but officials including from the Forestry Ministry and the presidential taskforce on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD Plus) were divided over the definition of natural forests as stipulated in the deal.
The REDD taskforce led by Kuntoro Mangkusubroto wanted the moratorium imposed on both primary and secondary forests as well as peatland.
Forestry Minister Zulkifli Hasan said secondary forests should remain open to commercial exploitation to aid the country’s economic development.
The differences led to a four-month delay in drafting the regulation, drawing criticism from businesses.
Dharsono Hartono, the president director of ecosystem restoration firm PT Rimba Makmur Utama, praised the presidential instruction as it would clarify the rules for doing business in forest areas.
“We hope this moratorium gives use breathing room leading to governance reform of sustainable natural resources-based businesses,” he told The Jakarta Post.
Indonesian Environmental Forum (Walhi) senior campaigner Teguh Surya said the government had betrayed its promise to protect forests by only banning the conversion of primary forests and peatland rather than all naturals forests.
Total luasan dari masing-masing kabupaten terlihat seakan-akan dipaksakan harus memenuhi target, sehingga yang terjadi dilapangan setelah dicek antara peta moratorium yang di buat UKP4 ada terjadi kesalahan, kebun kelapa, kebun sagu dan kebun karet masyarakat masuk dalam peta moratorium, apakah ini yang sebanarnya MORATORIUM?
Kabupaten | Moratorium | Grand Total |
Hutan Primer | Lahan Gambut |
| BENGKALIS | 39,309 | 397,055 | 436,364 |
| DUMAI | 290 | 61,571 | 61,860 |
| INDRAGIRI HILIR | 53,082 | 758,152 | 811,235 |
| INDRAGIRI HULU | 108,329 | 197,075 | 305,404 |
| KAMPAR | 129,862 | 87,054 | 216,917 |
| KEPULAUAN MERANTI | 5,314 | 243,102 | 248,416 |
| KUANTAN SINGINGI | 96,554 |
| 96,554 |
| PEKANBARU | 668 | 3,878 | 4,546 |
| PELALAWAN | 86,896 | 366,278 | 453,174 |
| ROKAN HILIR | 7,707 | 271,408 | 279,115 |
| ROKAN HULU | 88,404 | 41,210 | 129,614 |
| SIAK | 5,714 | 263,365 | 269,079 |
| Grand Total | 622,130 | 2,690,147 | 3,312,277 |